Didukung Pemkab Minut, DPL Bahoi Awal Jejaring Konservasi Laut


Masyarakat Desa Bahoi didukung LSM membuat Daerah Perlindungan Laut (DPL). (foto: manengkel solidaritas)
AIRMADIDI – Daerah Perlindungan Laut (DPL) di Desa Bahoi, Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara, yang digagas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Manengkel Solidaritas, RIT CEPF Wallacea dan Burung Indonesia sejak 2015, mulai didukung banyak kalangan.

Termasuk diantaranya Pemkab Minut melalui Bappelitbang dan DKP sebagai otoritas kegiatan tersebut. “Kita mendukung DPL Bahoi yang dibuat LSM. Karena DPL dibutuhkan masyarakat. Dan juga menjawab masalah pengelolaan sumberdaya alam laut berbasis masyarakat,” ujar Kepala DKP Minut, Ari Kambong yang diamini Kepala Bappelitbang Minut, Hanny Tambani, belum lama ini.

Aktivis Manengkel Solidaritas yang juga Koordinator Lapangan DPL Bahoi, Edwin Walukow, mengatakan awalnya pengerjaan DPL ini melalui tahapan survei potensi ekosistem pesisir dan sosial ekonomi Desa Bahoi. Kemudian, membentuk kelompok DPL, selanjutnya membuat rencana pengelolaan dan tahapan, terakhir membuat peraturan desa (perdes).

“Hasil dari pengelolaan DPL ini akan dirasakan masyarakat Desa Bahoi tiga tahun mendatang yakni ikan akan melimpah, tutupan karang meningkat dan  tutupan hutan mangrove meningkat. Sebab fungsi DPL seperti bank ikan, akan memberikan bunga setelah 3 tahun, nelayan hanya bisa mengambil bunga ikan di samping DPL tanpa merusak DPL,” katanya.

Ia menyebutkan salah satu pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat di Desa Bahoi melalui pengembangan DPL yang merupakan bagian dari strategi pengembangan kawasan konservasi laut di tingkat Kabupaten Minut. “DPL-BM yang dibentuk ditiap-tiap desa diharapkan menjadi cikal bakal terbentuknya jejaring kawasan konservasi laut di Minut yang memiliki dampak penting jangka menengah dan panjang dalam upaya melestarikan sumberdaya alam laut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” kata Edwin.

Diketahui DPL mengedepankan prinsipm memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggungjawab.

Menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.

DPL berbasis masyarakat merupakan kawasan pesisisir dan laut meliputi terumbu karang, hutan mangrove (bakau), lamun dan habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari kegiatan perikanan dan pengambilan biota laut, dan pengelolaannya yang dilakukan secara bersama antara pemerintah, masyarakat dan pihak lain, dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaannya.

Bertujuan meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan, menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati terumbu karang, ikan, dan biota lainnya. Dapat dikembangkan menjadi tempat tujuan wisata.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan DPL. Memperkuat masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang, mendidik masyarakat dalam konservasi dan pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan. Sebagai lokasi penelitian dan pendidikan tentang keanekaragaman hayati laut. (agust hari)
Share on Google Plus

About agust hari

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar