Pilkada Manado Digelar 17 Februari 2016, Apa Dasar Hukumnya?

Ilustrasi Pilkada Serentak. FOTO: liputan6.com
MANADO - Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Manado bakal digelar pada 17 Februari 2016, sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado. Ketua KPU Kota Manado Yusuf Wowor sebelumnya mengatakan, setelah adanya kepastian waktu pelaksanaan Pilkada Manado pihaknya telah melakukan pertemuan dengan 3 pasangan calon.

 Menurutnya, setelah beres penetapan waktu dan sosialisasi ke pasangan calon maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan teknis pelaksanaan pemungutan suara. “Saat ini kami fokus pada pelaksanaan Pilkada, termasuk mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara. Sudah kami sampaikan ke Pemkot Manado yakni permintaan dana sebesar Rp8,5 miliar. Selain itu juga laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya, serta lampiran keputusan MA terkait permohonan kasasi yang dikabulkan," kata Yusuf.

 Walikota Manado Roy Roring mengatakan, pihaknya perlu mendapatkan pertanggungjawaban dari KPU Manado terkait dana yang telah dikucurkan sebelunya Rp20 miliar. “Menyangkut dukungan dana seperti yg disampaikan, kitakan sudah menyerahkan Rp20 M dan tentu perlu pertanggung jawaban. Pihak KPU telah menyurat kepada pemerintah kota menyangkut pemanfaatan dana tersebut pada Jumat (22/1) lalu,” ujar Roring.

 Dana yang dibutuhkan untuk pilkada 2016, menurut dia, sekira Rp10 miliar. Yang diperlukan KPU Manado sekira Rp6,6 miliar, Rp2,3 miliar Panwaslu dan Rp550 juta untuk kepolisian. “Jadi ditotal dana yang diperlukan sekira Rp10 miliar. Kita harus cari payung hukum yang jelas supaya semua lancar. Pemilihan wali kota (pilwako) lancar, dan kedepan tidak ada yang jadi korban. Tak mudah untuk menggeser anggaran,” akunya.

 Sementara itu, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ferry Daud Liando mengatakan, memang segala sesuatu boleh dilakukan dalam pilkada. “Yang masih dipersoalkan yaitu mengenai dasar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 8 tidak ada jadwal atau pentahapan pilkada untuk seluruh Indonesia. Yang ada yaitu pada 2015, 2017, 2018, 2020, 2023 sampai pada puncaknya 2020 secara nasional. Kalau Kota Manado dalam pasal 201 masuk pada 2015,” ujar Liando.

 Untuk mencairkan anggaran, pemkot perlu mencari dasar hukum untuk pergeseran anggaran. Karena pemkot masih menggunakan Permendagri no 52 tahun 2015 tentang pembahasan APBD 2016. “Dalam permendagri tidak ada nomenklatur yang menjelsakan kalau pembiayaan pilkada di 2016, jadi perlu direvisi. Memang ada Permendagri No 44, tapi itu menjelaskan bahwa pemkot harus menyediakan anggaran bagi KPU kalau kekurangan. Sekarang untuk pergeseran butuh dasar hukum yang kuat,” ujarnya.

 Kalau secara administrasi, kata Liando, payung hukum sudah ada, sekarang tinggal proses politik. “Proses politik ini yang sulit karena dinamika di DPRD Manado juga tinggi. Ada beberapa kekuatan di DPR yang punya kepentingan untuk ditunda pada 2017. Jadi sebenarnya, mereka berdebat bukan karena anggaran atau payung hukum. Namun ada beberapa kekuatan di DPR yang menginginkan Pilkada 2017 karena menginginkan adanya reposisi calon,” jelasnya.

 Paling tidak selama ini, menurut Liando, ada calon-calon yang sesuai survey tidak pernah mengalami peningkatan. Ada juga, partai politik tapi tidak ada calon yang akan diusung seperti partai Golkar dan PAN. “Nah, isu-isu itu yang perlu disingkirkan. Yang penting disini bagaiman kita mendapatkan jalan keluar soal payung hukum. Yang ada di DPRD Manado sekarang yaitu bagaimana mereka tidak dirugikan secara politik. Yang pasti, sekarang jangan tergesa-gesa, silahkan tetapkan tanggal. Jangan terlalu cepat. Jika demikian bakal ada ketidakpuasan, dan nanti akan muncul sengketa hukum. Karena dasar hukumnya belum baik,” katanya. KPU,

Kata dia, harus kuat dasar hukumnya kenapa harus 2016 Pilkada Manado dan pemkot harus kuat dasar hukumnya mengapa harus ada pergesaran. (agust hari)
Share on Google Plus

About agust hari

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar