Waspadai Keinginan Terselubung PDIP Terkait Wacana GBHN

Ferry Daud Liando
MANADO - Pengamat Pemerintahan dan Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Ferry Daud Liando, memberikan komentar soal wacana PDIP mengembalikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Doktor lulusan Universitas Padjajaran Bandung ini menyebutkan wacana PDIP dengan mengembalikan GBHN dalam sistim ketatanegaraan perlu diwaspadai. "Jangan sampai PDIP ingin menguasai materi-materi GBHN dengan ideologinya atau kepentingan-kepentingan partai lalu dipaksakan kepada daerah-daerah yang tidak semua kepala darah dikuasai oleh PDIP untuk wajib melaksanakan amanat GBHN," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Namun demikian kata dia, UUD 1945 harus diamandemen terlebih dahulu. "Amandemen harus mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Karena hanya lembaga ini yang bisa diamanatkan membentuk GBHN," kata Ferry. Dia menambahkan salah satu kegagalan pembangunan saat ini adalah tidak adanya program pemerintahan yang terpadu. Semua level pemerintahan punya program andalan masing-masing akibatnya program pemerintahan tidak memberikan dampak pada kepentingan publik.

"Contohnya program kemiskinan. Harusnya progtam ini tidak sulit untuk dituntaskan sepanjang ada keterpaduan dalam setiap level pemerintahan. Selama ini Pemerintah provinsi membuat perencanaan tentang pemberantasan kemiskinan. Program itu gagal karena baik kabupaten/kota maupun tingkat nasional tidak bersinergi dengan program itu. Mengapa demikian? Kelemahannya pada UU No 25 tahun 2004 tentang perencanaan nasional. UU itu menyebutkan RPJMD itu berisi visi misi kepala daerah pada saat pencalonan kepala daerah. Masalahnya baik Presiden, Gubernur maupun Bupati dan Walikota berbeda latar belakang politik. Bagaiamana mungkin program pemerintahan bisa berjalan efektif manakala perbelanjaan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD itu berbeda-beda. Ini problemnya," jelasnya.

Sehingga wacana GBHN dihidupkan kembali adalah sebuah kebutuhan. Jadi meski Presiden berbeda latar belakang politiknya dengan gubernur, perencanaan pembangunannya tetap terpadu. 'Begitu juga perencanaan gubernur dengan bupati walikota yang sinergis. Jadi ke depan dalam setiap Pilkada, calon gubernur dan walikota bupati tidak perlu memiliki visi dan misi lagi. Karena apa yang hendak mereka lakukan sudah tertuang dalam GBHN. Kedepan calon kepala daerah tinggal menawarkan strategi Bagimana memuluskan perencanaan sebagaimana GBHN," pungkas Ferry.(agust hari)
Share on Google Plus

About agust hari

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar