Epe Divonis 4,5 Tahun, KPK Nyatakan Banding

Mantan Wali Kota Tomohon, Jefferson Epe Rumajar saat sidang putusan, pekan lalu. FOTO: agust hari/manadokita
MANADO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado yang memvonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wali Kota Tomohon, Jefferson "Epe" Rumajar dalam kasus korupsi APBD Kota Tomohon dan suap. Total kerugian negara untuk dua kasus itu senilai Rp70 miliar. "Kita hari ini menyatakan banding terhadap putusan kasus korupsi Jefferson oleh Majelis Hakim saat persidangan di Manado pekan lalu," kata JPU KPK, Tri A Mukti melalui pesan singkat ke manadokita.com, Rabu (13/01/2016). 

Disebutkan pertimbangan JPU mengajukan banding, menurut Tri, karena putusan itu jauh dan kurang dari 2/3 tuntutan JPU. "Dan menyangkut kerugian keuangan negara yang besar dan uang pengganti sangat jauh dari rasa keadilan di masyarakat," ujarnya. Selain itu juga, kata Tri, karena menyangkut dua perkara yakni APBD dan suap. Meski demikian, lanjur dia, sampai saat ini pihaknya belum menerima salinan putusan lengkap dari Pengadilan Tipikor Manado. "Ini untuk kami menyusun memori banding," ujar Tri.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manado, Jumat 8 Januari 2016 menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara bagi mantan Wali Kota Tomohon, Jefferson "Epe" Rumajar. Jefferson terbukti dan sah melakukan tindak korupsi APBD Kota Tomohon tahun 2009 - 2010 baik secara pribadi maupun bersama-sama sebesar Rp70 miliar.

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Aminal Umam SH MH, ‎Hakim anggota Vincentius Banar SH MH, Darius Naftali SH MH, Wennynanda SH, Nich Samara SH MH berlangsung lebih kurang selama dua jam. Selain vonis 4,5 tahun penjara dia diharuskan membayar denda Rp200 juta subsidair kurungan 2 bulan, harus mengganti, Rp 19, 478 miliar. Jika tidak membayar dalam kurun satu tahun, setelah putusan, maka akan dilelang, harta kekayaan. Jefferson saat dimintai tanggapannya usai sidang kala itu menyatakan menerima putusan hakim Hanya saja dia meminta pihak KPK untuk mengusut aliran dana lainnya sebesar Rp51 miliar ke pihak lain.

Tuntutan JPU berdasarkan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tut saentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 53 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Kasus ini bergulir terkait penyalahgunaan dana APBD yang dilakukan terdakwa bersama Yan Lamba, Frans A Sambow dan Eduard Paat, sekitar bulan Januari 2009 hingga Agustus 2010, bertempat di kantor Wali Kota Tomohon. Kronologisnya, kala itu terdakwa telah memerintahkan Yan Lamba dan Frans A Sambow untuk melakukan pencairan dana Kas Daerah Kota Tomohon demi kepentingan pribadi terdakwa dan untuk pembayaran atau penggunaan kegiatan yang tidak dianggarkan pada APBD. (agust hari)
Share on Google Plus

About agust hari

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar