Takaliuang: Pilih Pemimpin Manado yang Punya Komitmen Pelestarian Lingkungan

Akademisi Fakultas Teknik Unsrat, Veronika Kumurur saat memaparkan pandangannya soal tata ruang di Manado. Kumurur menjadi pemateri bersama Julises Oehlers (Kadis Kebersihan dan Pertamanan Manado) dan Jull Takaliuang pada diskusi publik yang digelar AJI Manado, Selasa (02/12/2015). FOTO: AJI Manado
MANADO – Aktivis lingkungan Sulut, Jull Takaliuang mengajak warga memilih pemimpin Manado yang punya komitmen dan kepedulian terhadao lingkungan. “Lihat saja reklamasi masih terus terjadi di Manado. Beberapa hari lalu reklamasi di Kalasey terus dilakukan pengembang dan saya menshare foto-foto di akun fb pejabat di Manado tapi tidak digubris. Nintau musti deng bahasa apa stow (tak tahu harus menggunakan bahasa apa) sehingga pejabat di daerah ini peduli lingkungan,” terang Jul saat menjadi pembicara pada Diskusi Publik yang digelar AJI Manado bekerjasama dengan DnP Canada, Selasa (02/12/2015).

Anehnya, kata dia kalau ada bencana maka bisa mendapatkan keuntungan di balik bencana tersebut. “Pemimpin harus mengubah paradigma. Itu yang paling penting. Jangan berpikir berapa besar bantuan yang akan diterima setelah terjadi bencana," kata aktivis peraih penghargaan N-Peace PBB ini.

Dalam diskusi bertema, Tata Ruang, Manajemen Pengelolaan Sampah dan Ancaman Banjir di Kota Manado, dia juga menyebutkan saat ini secara kasat mata bisa dilihat reklamasi terus diberikan izin oleh pemerintah. Padahal reklamasi menyebabkan pesisir sudah lebih tinggi dari daratan, semakin panjang alur sungai. Belum lagi permasalahan limbah. “Sekarang tinggal komitmen dari pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat. Saat ini belum ada pemimpin yang peduli lingkungan,” ujarnya.

Jul yang sehari bergiat di Yayasan Suara Nurani Minaesa ikut menyorot soal program pemerintah melakukan studi banding soal lingkungan hingga ke luar negeri. “Kalau ke luar negeri untuk belajar hal-hal yang tidak bisa diterapkan di daerah kita dengan alasan APBD tak mencukupi, ya tak usah ada studi banding ke luar negeri,” sindirnya.

Menurut dia, sebaiknya pemerintah membuat program-program yang langsung bisa diterapkan. Dan yang tidak melaksanakan diberi sanksi. “Mengapa tidak buat program-program yang bisa diterapkan dan dilaksanakan masyarakat kita. Buat terobosan dan aturan agar masyarakat tidak buang sampah sembarangan, izin reklamasi yang ketat, dan hukuman berat bagi perusak lingkungan dan laut,” kata alumni Fakultas Sastra Unsrat Manado. “Memang tidak mudah, karena itu dibutuhkan ketegasan. Kalau banjir, rumah para pejabat mungkin tidak akan digenangi air, atau pemerintah bisa kabur dengan helikopter. Lalu bagaimana dengan nasib rakyat kecil kita,” tandasnya.

Pengamat Tata Kota Dr Veronica Kumurur mengatakan, tahun 2001 dirinya sudah mendeteksi bahwa daerah yang sekarang ini menjadi ringroad dan gunung Tumpa adalah daerah serapan air. Dikatakannya,setidaknya ada 13 sungai yang mengaliri Kota Manado. “Ada lima sungai yang sudah diperdakan artinya tidak boleh ada bangunan di sekitar situ, dan tidak boleh keluar IMB. Tapi sekarang? Bisa lihat sendiri kan," ujar Kumurur.

Akademisi Fakultas Teknik Unsrat ini mengatakan rentang tahun tersebut, persoalan lingkungan tak lagi menjadi topik hangat. Kumurur mengatakan dirinya mempunyai kliping perubahan-perubahan lingkungan dan permasalahan yang ditimbulkan. “10 tahun saya kliping. Ini jadi bukti bahwa kita tidak peduli lingkungan. Sekian tahun tak ada yang membicarakan persoalan lingkungan maka munculah reklamasi bangunan bahkan ada bangunan 26 lantai di daerah reklamasi," katanya.

Mengenai pengelolaan sampah, menurutnya Dinas Kebersihan Kota Manado harus dipisahkan dengan Pertamanan tak boleh digabung seperti saat ini. “Makanya Kota Manado tak akan maju. Mengapa? Karena dinasnya bingung mau duluan yang mana, taman atau sampah,” tuturnya. Begitu juga mengenai pengelolaan limbah. Menurutnya harus ada instansi tersendiri yang mengelola limbah di Kota Manado.

Ia mencontohkan di daerah Balikpapan, ada UPTD yang khusus menangani pengelolaan limbah. “Bukan tugas BLH untuk melakukan pengelolaan limbah, mereka hanya memantau dan mengawasi,” tutur Kumurur. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado, Julius Oehlers yang mewakili pemerintah Kota Manado mengatakan, pengelolaan sampah di kota ini masih menggunakan pola kumpul angkut buang. “Belumm ada yang berbasis masyarakat. Khusus untuk sampah organik, pemkot sudah beberapa kali melakukan pelatihan pembuatan kompos bekerja sama dengan PKK di kelurahan-kelurahan dan melibatkan kepala lingkungan,” ujarnya.

Mengenai Ipal, kata Oehlers, sudah ada ipal komunal yang dibangun lewat cipta karya yang dibangun dengan anggaran kurang lebih Rp 40 miliar. “Dan sampai saat ini ipal komunal itu masih menjadi kendala bagi pemerintah kota karena masalah kemiringannya. Saat ini laut sudah lebih tinggi dari ipal tersebut, jadi kami takutkan bukannya menjadi solusi malah menjadi masalah,” tuturnya. (agust hari)
Share on Google Plus

About agust hari

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar