Poling di Media Massa Meresahkan


Ketua Bawaslu Sulut, Harwin Malonda (tengah) didampingi Ketua AJI Manado Yoseph E Ikanubun tampil sebagai pemateri pada FGD AJI Manado-Bawaslu Sulut.
MANADO , MANADOKITA.COM - Pelanggaran pelaksanaan kampanye Pilkada tidak hanya terjadi di lapangan, melainkan juga berpotensi terjadi di media massa. Termasuk poling yang tanpa metodologi yang jelas dan sangat meresahkan. Untuk itulah pimpinan media massa diharapkan bisa memperhatikan hal ini, sehingga proses demokrasi bisa berjalan dengan baik.

 Demikian antara lain yang dihasilkan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar atas kerjasama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulut dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Sabtu (31/10/2015) lalu, di Kantor Bawaslu Sulut. FDG yang dipandu moderator, Ketua Bidang Advokasi AJI Manado, Pengasihan Susanto Amisan ini menghadirkan tiga narasumber masing-masing, Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, Herwin Malonda MPd, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unsrat Manado, Dr Ralvi Pinasang, dan Ketua AJI Manado, Yoseph E Ikanubun.

 Pinasang yang lebih dulu memaparkan materi menyampaikan, kajian hukum terkait pelaksnaan Pilkada termasuk sangsi pidana yang bisa dikenakan bagi kontestan maupun penyelenggaran Pilkada. “Tidak hanya kontestan Pilkada yang harus diawasi, melainkan juga penyelenggaranya termasuk Bawaslu,” tegas Pinasang.

Ikanubun dalam penyampaiannya menyatakan, bicara soal penindakan pelanggaran kampanye di media masa maka harus dipahami terlebih dahulu posisi media masa yang menjalankan amanat UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan juga pihak penyelenggara Pemilu yang berpatokan pada UU Pemilu. “Ada semangat kebebasan pers yang harus dijaga, di sisi lain ada aturan dalam pelaksanaan Pilkada. Sama-sama mengacu pada undang-undang. Sehingga ada terobosan yang dilakukan adalah membuat MoU antara Dewan Pers dan Bawaslu RI terkait penanganan pelanggaran kampanye di media massa,” ujar Ikanubun. 

Dalam kesempatan itu, Malonda mengakui bahwa pihaknya memang kesulitan dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran di media masa khususnya menyangkut pemberitaan sehingga memang harus berkoordinasi ke Dewan Pers. “Kalau iklan, jelas bisa kita lihat. Sanksinya bahkan kontestan bisa dianulir dari ajang pilkada. Tapi soal pemberitaan ini yang kami sulit menentukan bahwa itu kampanye, dan melanggar. Sehingga memang perlu koordinasi dengan Dewan Pers,” ujar Malonda.

 Dalam diskusi yang berlangsung menarik itu, sejumlah jurnalis juga mengkritik beberapa media yang menampilkan hasil poling kandidat tertentu tanpa menyertakan metodologi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Mengingat kedudukan Dewan Pers ada di Jakarta, maka forum FGD yang dihadiri puluhan jurnalis itu mengusulkan agar ada pertemuan dan komitmen bersama para pimpinan media di Sulut untuk mencegah potensi pelanggaran kampanye di media masa. “Perlu ada komitmen bersama antara pimpinan media di Sulawesi Utara untuk mencegah pelanggaran kampanye di media,” tegas Patria Pombengi.

 Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari FGD itu antara lain, akan ada surat ke pimpinan media guna mencegah pelanggaran kampanye di media masa, serta meminta KPU membeberkan lembaga survey mana saja yang resmi dan bisa mempublish hasil surveinya. (agust hari)
Share on Google Plus

About agust hari

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar