PT MMP Hentikan Aktivitas Tambang di Pulau Bangka

Aksi warga Pulau Bangka tak pernah berhenti. FOTO: kompas.com
MANADO, MANADOKITA.COM – Perusahan tambang asal Tiongkok, PT Mikro Metal Perdana (MMP) diharapkan segera menghentikan operasinya di Pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. “Ini untuk menghormati keputusan dari Mahkamah Agung (MA),” ujar Ketua Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ayi Hambali di Kantor Gubernur Sulut, Senin (19/10/2015).

 “Saya paham mengenai investasi, namun kami minta kepada PT MMP segera menghentikan operasionalnya," tuturnya. Dia menyebutkan, pihaknya tidak memihak kepada siapapun, namun yang terpenting adalah bagaimana dalam pembangunan harus dikedepankan adalah kepentingan rakyat. “Kami akan mempelajari permasalahan yang ada di pulau tersebut, dengan menerima masukan dari kedua belah pihak, yaitu masyarakat yang merasa dirugikan dan PT MMP yang melakukan kegiatan di pulau tersebut,” katanya.

 Anggota DPD RI utusan Sulut, Marhany Pua mengatakan pihaknya merespon dengan cepat permasalahan Pulau Bangka. “Ini merupakan permasalahan serius yang harus disikapi dengan baik. Jangan sampai permasalahan seperti inii terjadi seperti di Lumajang yang memakan korban. Makanya, DPD RI butuh masukan dari berbagai pihak. Satu sisi ada ekosistem laut yang harus diselamatkan, sisi lain ada pemda yang membutuhkan investasi," ujar Marhany yang belum lama dilantik menggantikan Aryanti Baramuli Putri.

 Meski begitu, kata dia yang terpenting semua pihak harus taat hukum, sebab negara Indonesia merupakan negara hukum, tiada yang kebal hukum. "Oleh karena itu jangan ada pembiaran untuk permasalahan ini," tuturnya. Asisten II Pemprov Sulut Sanny Parengkuan mengaku pihaknya menginginkan agar pariwisata dan pertambangan dapat berjalan beriringan. “Di Pulau Bangka terdapat deposit biji besi yang cukup besar, bahkan perusahaan tersebut akan melakukan investasi sebesar Rp23 triliun. Dan saat ini kami sedang menyelesaikan perda zonasi," kilahnya.

 Jull Takaliuang dari Yayasan Suara Nurani Minaesa mengingatkan permasalahan di Pulau Bangka saat ini yang terpenting adalah tegakkan hukum yang berlaku saja. “Hukum tertinggi di negara ini MA sudah mengatakan PT MMP untuk menghentikan operasinya. Sehingga tidak perlu menafsirkan macam-macam, melainkan menjalankan keputusan MA,” terangnya.

Kornelius Danga, Kepala Teknik Pertambangan PT MMP mengungkapkan pengerjaan yang dilakukan di luar wilayah IUP. Sedangkan untuk operasi tambang telah dihentikan sejak empat bulan lalu. “Jadi memang sudah tidak ada aktifitas sama sekali, yang ada hanya petugas sekuriti yang melindungi aset," katanya. (agust hari)
Share on Google Plus

About agust hari

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar