GSP Nusa Utara Perjuangkan Nasib WNI di Filipina

Gedung DPR RI. FOTO: kabarcsr.com
JAKARTA, MANADOKITA – Sudah puluhan tahun nasib warga keturunan Nusa Utara, julukan warga di Kabupaten Sangihe, Talaud dan Sitaro, yang hingga kini tidak jelas status kewarganegaraannya. Meski diakui mereka sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun kenyataannya mereka merantau di Filipina sebagai warga tanpa status kewarganegaraan (statles).

 Gerakan Solidaritas Perbatasan (GSP) Nusa Utara, kini menyuarakan penderitaan statles tersebut kepada wakil rakyat Indonesia di gedung DPR RI, Jakarta. Setelah beberapa waktu lalu, perjuangan GSP selama 3 minggu melakukan lobi ke beberapa Fraksi DPR RI dan berhasil diagendakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi 3 DPR RI.

 Koordinator GSP, Azis Janis menyatakan perjuangan cukup berat, sudah menjadi rahasia umum untuk mengubah image para legislator RI, agar memperhatikan aspirasi yang dibawa masyarakat. “Memang waktu lalu kami dibuat seperti pimpong, tanpa arah dan tujuan, dipandang sebelah mata oleh legislator. Bahkan sejumlah wakil rakyat baik anggota DPR maupun DPD RI Dapil Sulut pun teken buta. Syukurlah kami diterima oleh Fraksi Partai Nasdem dan didukung penuh oleh Ketua Umumnya Surya Paloh. Di sinilah awal sebuah perjuangan, kami langsung diterima Sekretaris Fraksi HSyarief Abdulah Alkadri SHMH di ruang kerjannya, dan langsung keluar rekomendasi fraksi kepada seluruh anggota untuk berjuang penuh aspirasi GSP,” ungkap Janis.

 Kini, mereka menindaklanjuti perjuangan ke DPR RI Komisi I, II dan III, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, Kemenlu dan Badan Pengelolaan Perbatasan Nasional. “Kami tinggal menunggu jadwal hearing lintas Komisi I, II, III, dengan kementerian terkait. Selain ini juga GSP akan menyurati DPD RI, meminta agar menjadi perjuangan anggota DPD RI terutama dapil Sulut. Sudah ada signal dari salah satu anggota DPD RI, Benny Rhamdani, dan langsung menyatakan dukungannya kepada GSPi,” kata Azis lagi. 

Mereka pun meminta duklungan moril dari masyarakat Nusa Utara dan Pemerintah Provinsi Sulut. “Kami juga akan menyuarakan perjuangan pemkaran Daerah Otonomi Baru (DOB), baik Provinsi Bolmong Raya, Nusa Utara, Kota Tahuna dan Talaud Selatan,” tutupnya. (ridy maniku)
Share on Google Plus

About agust hari

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar