Kepala Daerah Takut Dikriminalisasi

MANADO, MANADOKITA.COM - Perputaran ekonomi di daerah-daerah se-Indonesia dikhawatirkan akan semakin melambat pada 6 bulan te

rakhir 2015, mengingat keberadaan alokasi dana pusat ke daerah mandeg sekitar Rp276 triliun. Dana raksasa tersebut diketahui masih tersimpan di bank-bank daerah. “Sekitar Rp276 triliun saat ini tidak langsung dicairkan, masih terparkir di bank daerah,” ujar Jaksa Agung RI, M Prasetyo saat konferensi pers di Manado Grand Kawanua, Mapanget, Senin (14/09/2015).

Menurut Prasetyo, alasan kepala daerah enggan menyentuh dana dari pusat tersebut karena kebanyakan mengaku khawatir dikriminalisasi. “Mereka (gubernur/bupati/walikota) ngaku takut salah, takut dikriminalisasi, kami kira rasa kekhawatiran seperti ini harus dihilangkan,” cetusnya.

Para jaksa lanjutnya, tak hanya menjadi alat penegakkan supremasi hukum. Aparat juga berfungsi untuk menghadirkan kesejukkan sekaligus mengawal sehingga aksinya lebih pada upaya-upaya preventif yaitu melakukan pencegahan.

“Tak perlu khawatir untuk menggunakan dana ini sepanjang masih sesuai aturan, kami dari kejaksaan akan mengawal dengan membentuk tim untuk membantu tugas-tugas pemerintahan sehingga kesan bakal dikriminalisasi bisa dihilangkan,” jelas Prasetyo. Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki ikut membenarkan keberadaan dana ratusan triliun yang masih ada disejumlah bank daerah.

Hal tersebut menurutnya terungkap dalam rapat koordinasi di pusat pada September baru-baru ini. “Harusnya dana ini dibelanjakan untuk memutar perekonomian daerah, kenyataannya cuma sekitar 27 persen yang dicairkan,” sesalnya. Ruki mengingatkan, sudah ada aturan jelas yang menata soal peruntukkan dana pusat tersebut. Bila kepala daerah mengikuti aturan dimaksud tentu tidak bakal ada temuan. “Kebanyakan katanya enggan menggunakan dana karena takut disalahkan, padahal kan yang sering terjadi ada mark up, ada fee, ini yang menyalahi hukum,” tegasnya.

 Di Manado Grand Kawanua, Prasetyo dan Taufiequrachman Ruki menghadiri kegiatan “Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum” yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Taufiequrachman Ruki menyampaikan kuliah umum terbuka bagi ratusan penyidik kejaksaan dan kepolisian hingga auditor BPK dari Sulut dan Gorontalo. Turut hadir pula Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri Ahmad Wiyagus, Anggota III BPK Eddy Mulyadi Soepardi dan Kepala Pusat PPATK, Muhammad Yusuf. (agust hari)
Share on Google Plus

About agust hari

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar