Ini Hutang yang Ditinggalkan Sarundajang-Kansil Diakhir Jabatan

Kota Tahuna, Ibukota Kabupaten Sangihe. FOTO: visitsangiheindonesia.blogspot.com
TAHUNA, MANADOKITA.COM – Detik-detik mengakhiri masa jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundayang dan Djauhari Kansil meninggalkan hutang bagi warga Nusa Utara (sebutan warga Sangihe, Talaud dan Sitaro). Yakni janji pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB): Provinsi Nusa Utara, Kota Tahuna dan Kabupaten Talaud Selatan (Talsel).
Wacana yang awalnya begitu gegap gempita hingga dideklarasikan begitu gencar nyatanya hanya janji yang manis bagi warga di perbatasan NKRI.

Pasalnya, hasil pembahasan DPR RI belum lama ini, tidak kunjung dikawal sehinga dinilai tidak serius untuk upaya pemekaran. Aktivis Sangihe, Azis Janis mengatakan dirinya sempat menghubungi sejumlah personal DPR RI dari Fraksi Nasdem dan sempat menghadiri pembahasan belum lama ini di Jakarta, tapi hasilnya nol besar. "Saya heran kenapa Nusa Utara tidak dibahas sedangkan Papua ada 12 DOB, Aceh 3 DOB dan daerah lainnya, direkomendasi untuk pemekaran. Saya menyaksikan sendiri saat pembahasan di DPR RI, daerah lain seperti Papua pak gubernur ikut mengawal. Begitu juga wilayah lainnya bersama-sama pemerintah dan Ormas mengawalnnya, sedangkan Sangihe dibiarkan begitu saja sehingga enggan dibahas," kata Azis.

Anggota DPD RI asal Sulut, Benny Ramdany ketika dihubungi membenarkan Provinsi Nusa Utara, tidak lagi masuk nominasi pemekaran. “Ada 25 DOB nominasi pemekaran, sesuai pembahasan DPR RI, dari 25 tersebut Kota Tahuna dan Talaud Selatan dan Provinsi Nusa Utara sudah tidak masuk nominasi,” ungkap politisi asal Bolmong ini.

Ketua LP3S Sangihe Verry Bawoleh ketika dimintai tanggapannya, menyatakan sangat kecewa dengan perlakuan Pemerintah Pusat dan DPR RI. Padahal, Nusa Utara adalah wilayah terluar, yang katanya sebagai beranda dan halaman depan NKRI. “Apakah kita harus melakukan gerakan menekan keluar dari NKRI atau memerdekan diri, agar ada perhatian pusat baik pemerintah atau DPR RI, karena selama ini jadi terlalu mencintai NKRI, dan jadi anak penurut namun pusat tidak sungguh-sungguh mencintai warga Nusa Utara ini. Mari kita bersatu berjuang agar pusat benar-benar ada perhatian yang tulus,” sembur Bawoleh.

Ketua LSM Kadademahe, Marslem Pulumbara saat dihubungi mengatakan hal ini merupakan hutang dari Sarundajang dan Kansil. Mereka berdua terkesan tidak serius berjuang pemekaran DOB di Nusa Utara. “Kini meereka tinggal menghitung hari melepaskan jabatan, dan tinggalkan hutang bagi warga Nusa Utara,” tandas Pulumbara. Kabag Pemerintahan Sangihe, Dany Mandag menjelaskan Pemkab Sangihe tetap intens membangun komunikasi baik dengan Kemendagri maupun DPR RI. ”Tapi kami yakin khususnya DOB Kota Tahuna akan lolos, karena dalam persyaratan untuk jadi DOB sudah dipenuhi secara lengkap,” ujar Mandag.(ridy)
Share on Google Plus

About agust hari

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Posting Komentar